Dugaan Penyimpangan Proyek Kelistrikan, Bupati Minta Ta'ati Proses Hukum




Kasus dugaan penyimpangan anggaran proyek pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dua oknum pejabat Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta saat bertugas di Kepulauan Seribu terus bergulir. Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga telah menahan tiga rekanan proyek tersebut.

Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin, meminta agar permasalahan ini dikembalikan kepada proses hukum yang berlaku. Bila dalam persidangan yang dilaksanakan nanti pelaku terbukti bersalah, oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kita kembalikan saja kepada proses hukum, saya sudah tanya dengan yang bersangkutan dan mereka memiliki alibi dan alasan. Begitupun dengan pihak Kejari juga memiliki alasan kuat untuk melakukan penahanan," ungkap bupati.

Menurutnya, meski permasalahn ini terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai bupati di Kepulauan Seribu, dia tetap ingin mencari tahu detail kejadian dan permasalahannya. "Sebagai pimpinan saya telah berusaha mencari tahu akar permasalahannya dan hali ini juga sudah saya laporkan ke provinsi," jelas bupati.

Ditambahkannya, untuk mengatisipasi permasalahan ini terulang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu telah melakukan kerja sama dengan lembaga hukum dalam hal ini Kejari Jakarta Utara untuk melakukan pengawalan pada program pembangunan di Kepulauan Seribu.

"Mulai kedepan, tiap pelaksanaan kontrak proyek harus dikonsultasikan dengan Kejari, agar sejak awal pihak Kejari dapat memberikan masukan kepada kita terkait permasalahan yang ada dan itu menjadi kesepakatan yang kita buat," katanya.

Seperti diketahui, dua PNS Dinas Perindustrian dan Energi DKI yakni inisial MM yang menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan SBR, Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Tahun 2012 silam, keduanya melaporkan proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan sejumlah pulau di Kepulauan Seribu dengan nilai Rp 1,3 miliar telah selesai. Padahal, tidak ada pekerjaan sama sekali. Bahkan, di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, komponen yang dibeli tidak terpasang.

Proyek mencakup pemeliharaan dan perbaikan 16 generator listrik yang tersebar di 16 tempat di Pulau Tidung, Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, dan Harapan. Terdapat 16 generator dengan kapasitas 500 kilovolt ampere (KVA) sebanyak 4 buah, 250 KVA (4 generator), 125 KVA (4 generator), dan 60-90 KVA (4 generator).

Berdasarkan penyelidikan sementara, penyidik hanya menemukan kwitansi pembelian komponen generator senilai Rp 144 juta pada 2012. [Ahmad Furqon]