Tampilkan postingan dengan label Perhubungan. Tampilkan semua postingan

0 komentar
Kapal cepat milik Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta telah selesai tahap docking dan rencananya 20 Mei mendatang sudah mulai melayani warga di 11 Pulau Pemukiman.

"Uji coca KM. Catamaran berkafasitas 200 penumpang itu akan dilakukan 20 Mei mendatang dengan rute Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Sebira," ungkap Tri Djoko Sri Margianto, kepada beritapulauseribu.com, Selasa (12/05/2015).

Dikatakan Tri Djoko, ada 10 kapal yang siap beroperasi secara bertahap. Sedangkan dua lainnya hingga kini masih belum diketahui kapan akan beroperasi lantaran masih tersangkut kasus hukum.

“Janjinya sudah bisa beroperasi dan akan diresmikan tanggal 20 Mei ini,”ungkapnya.

Selain itu, orang nomor satu di Pulau Seribu ini meminta kepada Sudin Perhubungan dan Transportasi Kepulauan Seribu untuk bisa mengoperasikan 2 kapal sekelas kapal CNOOC.

"Saya minta 2 kapal sekelas CNOOC beroperasi di Kepulauan Seribu. Selaian 10 kapal itu.

Marihot Marulitua Sirait, Kepala Sudin Perhubungan dan Transportasi Kepulauan Seribu mengatakan, hingga kini pihaknya masih terkendala oleh surat-surat kapal.

"Secara fisik sudah siap. Doking juga sudah selesai. Tapi karena kapal ini ukurannya besar, ada surat-surat yang harus dilengkapi," tandasnya.
 
Sumber  : http://pulauseribu.jakarta.go.id/berita-20-mei-10-kapal-milik-dishubtrans-mulai-layani-warga-.html#


Read More »

0 komentar
PULAU SERIBU  – Dua kapal nelayan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara Kepulauan Seribu yang mengajukan pembuatan Pas (surat izin tahunan) kapal ditolak untuk dilakukan pengukuran oleh Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan (UP APK) Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penolakan ini karena kapal tersebut material lambung kapal tersebut dari drum sehingga tidak sesuai ketentuan dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasar Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, menyebut material kapal adalah berbahan kayu, fiber atau besi. Selain itu berdasarkan undang-undang tersebut Pas kapal berukuran 7 Gross Ton kebawah Passnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kepala UP APK Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Tiodor Sianturi mengakui ada dua kapal nelayan yang akan membuat surat ijin tahunan ditolak. Menurutnya, berdasar UU no 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kapal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu pengurusan tersebut sesuai Pergub 57/2014, tentang pelaksanaan raturan daerah no 12/2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perijinan diajukan dan dikeluarkan oleh PTSP.

Diakui oleh Kelapa UPT, memang ada sebanyak 25 kapal milik nelayan Pulau Kelapa yang mengajukan pembuatan pas kapal. Dari jumlah itu ada 5 diantara yang belum diukur. Dari pengukusan kapal itu pihaknya menemukan, 2 diantara melebihi 7 gt dan 1 lain belum selesai pembuatan.

“Setelah kita ukur hasilnya untuk kita buatkan Pass. Setelah jadi, buku pass nya kita serahkan untuk dikeluarkan oleh PTSP bersangkutan. Mudah-mudahan proses pembuatan Pass ini akan secepatnya dapat kita selesaikan,” ujarnya.

Sementara itu Kasatlak PTSP Kelurahan Pulau Kelapa, Poltak Ronald Pandapotan menambahkan, saat ini pihaknya memang gencar melakukan sosialisasi, kepada pentingnya mengurus perizinan. Dari hasil itu hampir seluruh pemilik kapal membuat pass.

“Selain 25 yang sudah diproses untuk dilakukan pengukuran, kami juga mendapat pengajuan sekitar 30 perahu nelayan lain untuk dibuatkan Pas kapal. Retribusinya pun relatif terjangkau bagi nelayan. Setiap kapal tidak sampai Rp 20 ribu. Saya berharap kedepan seluruh kapal yang ada di Pulau Seribu memiliki Pass semuannya,” tandasnya.

Sumber : http://poskotanews.com/2015/03/05/lambung-terbuat-drum-dua-kapal-nelayan-tak-dapat-izin/


Read More »

0 komentar
Bupati  Kepulauan Seribu kaget ketika melakukan sidak ke Gedung UPT. Pelabuhan Penyeberangan Laut, Dinas Perhubungan DKI di Pulau Tidung, Kecamatatan Kepulauan Seribu Selatan, yang dibiarkan kosong sejak habis masa kontraknya dengan pihak operator pertanggal 21 Desember lalu, hingga kini belum beroperasi kembali.

Pantauan tim beritapulauseribu.com, Bupati bersama rombongan tiba di dermaga utama Pulau Tidung pukul 08.00 WIB pagi, Kamis (22/01/2014). Bupati Kepulauan Seribu disambut Lurah Pulau Tidung Mas'ud dan Camat Kepulauan Seribu Selatan Arif Wibowo. Selanjutnya, beliau langsung melihat-lihat kondisi gedung teknis milik Dishub DKI Jakarta. Ironisnya meski di jam kerja para karyawan Dishub tidak ada satupun yang terlihat ditempat.

Ditempat yang sama, Bupati Kepulauan Seribu melihat beberapa fasilitas milik Dishub yang tidak berfungsi seperti toilet umum. Selain itu, dirinya juga menyayangkan tidak adanya tempat duduk diruang tunggu penumpang, atap langit plapon yang yang rusak serta kurannya tempat sampah dilokasi pelabuhan tersebut.

"Lihat, pak Lurah dan Pak Camat bagaimana ini kok bisa tidak ada kursi satupun diruang tunggu penumpang kapal. Ruangan kosong, bahkan atap-atap rusak dan berlubang. Apa seperti ini sekelas Dishub, coba mana kominfo, saya minta di beritakan saja hal ini agar pak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thaja Purnama tahu,"ungkap Tri Djoko.

Mantan Wakil Walikota Jakarta Selatan ini mengatakan, saya tidak mau masalah ini terjadi di wilayah yang ia pimpin. Saya minta semua Lurah, Camat dan Sudin untuk berkomitmen dalam menjalankan tugasnya jangan seperti ini.

"Saya minta jangan ada dusta diantara pihak pemerintah maupun pihak pemenang lelang nanti. Kalau mau bangun pulau ayo, kita bangun sama-sama. Agar warga bisa melihat keseriusan pemerintah untuk membangun wilayah Kepulauan Seribu," pungkasnya.
Sumber : http://beritapulauseribu.com/bpsc/berita-bupati-sesalkan-gedung-dishub-pulau-tidung-dibiarkan-kosong-.html 

Read More »


Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta (Foto: Winda/Okezone)
Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta (Foto: Winda/Okezone)
JAKARTA - Suku Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu optimis dapat menjadikan Kepulauan Seribu menjadi salah destinasi wisata yang nantinya akan sanggup bersaing dengan Bali. Hal ini terbukti dengan adanya perbaikan yang dilakukan di setiap dermaga, maupun pulau-pulau lainnya secara bertahap.

Kepulauan Seribu tengah melakukan perbenahan di pulau-pulaunya. Hal ini dilakukan agar Kepulauan Seribu dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan.

"Di Tidung sendiri sudah hampir selesai. Sekarang disana sudah dipasangi lampu di sekitar jembatan cinta. Kita ingin menjadikan Dermaga Tidung nanti tak kalah dari dermaga yang ada di luar negeri," kata Jendri, Sudin Perhubungan Kepulauan Seribu kepada Okezone belum lama ini. Saat ini pihaknya terus menerus melakukan beberapa perbaikan di pulau-pulau seperti Tidung, Pramuka dan yang lainya

Meski belum menentukan target kapan perbaikan di Kepulauan Seribu akan selesai, Jendri yakin di akhir tahun ia dapat mengenalkan salah satu pulau di Kepulauan Seribu ini sebagai destinasi yang tak kalah dari pulau Bali.

Ia pun optimis, bahwa nantinya Kepulauan Seribu akan berubah menjadi sebuah destinasi pariwisata laut yang tak akan kalah dari Pulau Bali. Letaknya yang dekat dengan Jakarta, menjadikan pulau ini lebih mudak dicapai. Hanya dengan menumpang kapal cepat dari Marina, Ancol, atau bisa pula melalui Muara Angke Jakarta Utara. 


Sumber :  http://travel.okezone.com/

Read More »

Sejak perubahan dari Kecamatan menjadi Kabupaten, pembangunan di Kepulauan Seribu semakin pesat. Tak hanya wilayah daratan, pembangunan di atas perairan pun turut serta berkembang, seperti dermaga sandar, rumah tinggal di atas air dan keramba apung.

Alhasil, tak sedikit bangunan di atas air yang terbengkalai dan hancur termakan usia karena tidak terawat. Selain itu, pembangunan tersebut berpotensi menimbulkan kesemrawutan dan menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Untuk membatasi pembangunan fisik di atas air, sekaligus meminimalisir kesan semrawut di perairan Kepulauan Seribu, Suku Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu akan melakukan penataan terhadap bangunan di atas air. Upaya apa yang akan dilakukan Sudin Perhubungan untuk mengendalikan pembangunan-pembangunan di atas perairan Kepulauan Seribu ? Berikut, petikan wawancara Beritapulauseribu.com dengan Kepala Suku Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu, Murtiningsih.

Penataan seperti apa yang akan dilakukan terhadap bangunan di atas air ?

Ini terkait dengan Peraturan Daerah (Perda), kita akan lakukan penataan bangunan sesuai dengan fungsinya. Selain itu ijin bangunan juga akan kami periksa. Selain penataan, ke depan kita akan sosialisasikan terkait pungutan retribusi bangunan di atas air tersebut.

Bangunan apa saja yang akan menjadi sasaran penataan ?

Seluruh bangunan di atas air akan menjadi target kami, seperti dermaga baik di pulau pemukiman dan pulau-pulau wisata. Tak hanya dermaga, bangunan rumah yang difungsikan untuk tempat tinggal, restoran, bahkan keramba apung yang ada di Kepulauan Seribu akan kita tata dan periksa perijinannya.

Bagaimana mekanisme penentuan retribusi untuk setiap bangunan di atas air ?

Pada prosesnya nanti, akan dilakukan pengukuran terhadap bangunan tersebut. Selain itu, kita juga akan lihat surat ijin pendirian bangunannya. Setelah di data akan ditentukan retribusinya sesuai aturan yang berlaku.

Bagaimana untuk bangunan-bangunan yang tidak memiliki ijin pendirian ?

Sebelum pelaksanaan dilapangan, kami akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada lurah, camat dan pengelola pulau-pulau wisata. Tidak menutup kemungkinan ada bangunan-bangunan di atas air yang nantinya akan ditertibkan, seperti bagan-bagan bambu yang tersebar dipinggir perairan daratan Jakarta. Selain menimbulkan kesan semrawut, juga mengganggu perlintasan kapal.

Imbauan apa yang diberikan ?

Ini terkait dengan penataan perairan Kepulauan Seribu, perlu ada aturan yang jelas terhadap pembangunan-pembangunan di atas air. Kerjasama semua pihak sangat kami harapkan, yang paling utama adalah kita samakan persepsi dulu. Ke depan, setiap pembangunan fisik di atas air harus memiliki ijin yang jelas.

Read More »